Parlemen Prancis Sahkan UU Reformasi Sepak Bola, Pangkas Kesenjangan Ligue 1

Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang reformasi sepak bola profesional demi mengatasi krisis ekonomi serta tata kelola yang membelit Ligue 1. Regulasi yang diusulkan Senator Laurent Lafon ini disetujui secara definitif oleh Senat usai disepakati komite gabungan.

Langkah politik ini diambil untuk merespons krisis hak siar televisi yang memukul finansial klub-klub Prancis. Poin utama UU baru ini membatasi rasio pembagian hak siar antar-klub menjadi maksimal 1 banding 3, dari yang sebelumnya mencapai 1 banding 5,4.

Presiden RC Lens, Joseph Oughourlian, memuji kebijakan rasio baru tersebut. "Rasio 1 banding 3 adalah keputusan yang sangat masuk akal, sejalan dengan liga-liga terbaik Eropa. Sepak bola Inggris telah memberi contoh dalam beberapa aspek ekonomi, dan mengadaptasinya akan menguntungkan sepak bola Prancis," ungkap Oughourlian.

Presiden Le Havre, Jean-Michel Roussier, turut menyambut baik keputusan parlemen. "Legislator telah menyelesaikan tugasnya. Sekarang giliran kita, para pelaku sepak bola Prancis, untuk bersatu dan menghadirkan tata kelola yang tenang, efektif, serta kompetitif," ujar Roussier.

Namun, reformasi ini menuai penolakan dari klub raksasa Paris Saint-Germain yang dipimpin Nasser al-Khelaifi serta kritik dari Presiden Kolese Ligue 1 Olivier Letang. Di sisi lain, UU baru ini juga menetapkan batas gaji pegawai federasi maksimal 450.000 euro per tahun dan mengurangi porsi hak suara klub profesional dalam pemilihan Presiden FFF dari 33 persen menjadi 25 persen.